Usut Kasus Korupsi di China Rata-rata 3 Bulan

Ratusan kasus ditangani, miliaran yuan uang negara berhasil selamat.

Senin, 9 Juli 2012, 09:57 Denny Armandhanu

Petugas keamanan di Kantor Partai Komunis China di Beijing (VIVAnews/Denny Armandhanu)

VIVAnews - Penegak hukum di China hanya perlu waktu tiga bulan untuk menginvestigasi kasus korupsi dan pelanggaran disiplin di tubuh pemerintahan. Ratusan ribu kasus telah berhasil dipecahkan, dan miliaran yuan uang negara berhasil diselamatkan.

Prestasi itu disampaikan Nie Yifeng, Direktur Komite Disiplin di Kantor Divisi Informasi Partai Komunis di kota Guangzhou, provinsi Guangdong, pekan lalu. Dia mengatakan setiap kota dan provinsi di China memiliki waktu yang beragam dalam penyelesaian korupsi. Namun di Guangzhou hanya memakan waktu tiga bulan.

"Secara umum, kami perlu tiga bulan untuk menginvestigasi korupsi dan pelanggaran disiplin partai. Jika tiga bulan tidak cukup, dengan persetujuan lembaga terkait, maka akan diperpanjang satu bulan lagi," kata Nie.

Guangzhou adalah salah satu kota di China yang menjadi pionir pemberantasan korupsi di tubuh Partai Komunis dan pemerintah. Nie mengatakan bahwa Guangdong adalah provinsi pertama yang melakukan transparansi anggota partai. Transparansi, ujarnya, tidak hanya di pemerintahan namun juga di sektor non-publik, organisasi sosial dan perusahaan swasta.

Menurut catatan pemerintah Guangzhou, sejak tahun 2007 komite disiplin partai telah menangani 321.429 kasus pelanggaran disiplin. Sebanyak 22.594 didokumentasikan, dan 22.291 orang dikenakan sanksi dan hukuman lainnya. Bukan hanya pegawai rendahan, ratusan pejabat setingkat direktur jenderal juga dihukum.

"Sebanyak 151 orang di antaranya adalah direktur jenderal di berbagai departemen, 1.043 lainnya adalah direktur," kata Nie.

Kembalikan Aset

Untuk kasus korupsi, sudah 156 kasus yang ditangani, melibatkan penggelapan dana sebesar 28,4 miliar yuan. Penggunaan dana yang dinilai ilegal mencapai 683,9 miliar yuan, dari berbagai pintu dana, di antaranya dana perumahan, keamanan, pemberantasan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Semua dana yang dikorup itu telah berhasil dikembalikan.

"Untuk mengawasi penggunaan dana dan mencegah korupsi, provinsi Guangdong memiliki 22.872 pengawas. Tidak ada yang mendapat keistimewaan, tidak peduli seberapa tinggi pangkat, kontribusi, dan lama keanggotaan," kata Nie. (ren)